oleh

Yorfa Ahyar Diperiksa Polres Dumai Diduga Ikut Terlibat Jual Beli Tanah Masyarakat, Tanah Perkuburan dan Pantai

Dumai (Riauperistiwa.com) – Polres Dumai dalam hal ini Unit Tindak Pidana Umum, memanggil Mantan GM PT Bukit Kapur Reksa (BKR) Yorfa Akhyar. (12/10).

Pemanggilan diduga terkait dugaan keterlibatannya pemanipulasian data jual beli tanah di kelurahan bangsal Aceh

Yang mana, tanah tersebut dibeli dan berada di lokasi PT Energi Unggul Persada (EUP) Dumai kecamatan Sungai Sembilan.

Pantauan beberapa awak media yang datang di Kantor Polres Kota Dumai, memang terlihat jelas bahwa mantan GM BKR tersebut datang dengan menggunakan baju batik merah bercelana panjang.

Tak lupa, ia pun turut datang dengan didampingi oleh salah satu tokoh masyarakat Kota Dumai Timo Kipda.

Awak media pun langsung menyambut kedatangan Yorfa Akhyar dan mencercarnya dengan beberapa pertanyaan, tak banyak yang diucapkan oleh Yorfa, ia pun langsung bergegas masuk ke dalam ruangan Unit Tindak Pidana Umum

Lebih kurang sekitar empat jam Mantan GM BKR ini berada di dalam ruangan tersebut, setelah keluar, awak media pun kembali mendatangi Yorfa Akhyar, dan kembali menanyakan prihal terkait dugaan pemanipulasi data jual beli tanah yang ditujukan ke dirinya.

Ia pun membantah akan info yang beredar tersebut, ia mengatakan bahwa sejak tahun 1998 ia sudah tidak menjabat di BKR.

“Tak benar itu, saya sudah tidak menjabat lagi sejak tahun 1998 lagipun mana juga saya berani membeli tanah tanpa adanya surat-surat yang lengkap,” Ujarnya.

Salah satu perwakilan dari masyarakat mengapresiasi kinerja polres dalam menindaklanjuti laporan ini.

“Kita berharap polres Dumai tetap mengedepankan supremasi hukum dalam menindaklanjuti permasalahan ini,” Katanya.

Sepeti yang diberitakan sebelumnya, ratusan massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Pembela Hak Rakyat Kota Dumai (APHR-KD), menggelar aksi damai di pintu masuk kawasan PT Energi Unggul Persada (EUP), (22/03/2021) sekira Pukul 10.00 WIB di kawasan Bangsal Aceh.

Ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan, tuntutan menyangkut kepentingan orang ramai yang kelak jika tidak diselesaikan bisa berdampak pada kehidupan warga sekitar area PT EUP. Tuntutan itu antara lain berkaitan, lzin Amdal, Keberadaan Sungai Paul, Dugaan Pembabatan Mangrove serta Tanah Wakaf perkuburan yang diduga masuk dalam areal lahan yang diklaim oleh PT UEP.

Saat aksi kemarin, ketika didesak oleh massa APHR-KD agar pihak Perusahaan hadir menemui mereka, dan mendengar apa yang menjadi tuntutan, ternyata yang tampil kehadapan adalah Hendra Ho selaku Manager PT EUP. Di hadapan ratusan massa, Hendra Ho membantah semua tuduhan yang diarahkan kepada PT EUP, termasuk tuduhan menyerobot tanah milik Zailani serta Lahan Perkuburan.

Alih-alih mengakui apa yang dituduhkan malahan jawaban yang ia lontarkan berbanding terbalik dengan apa yang dituduhkan massa. Ia mengklaim perusahaan memiliki surat dan tidak pernah serobot lahan warga, termasuk tanah milik Zailani, begitupula lahan perkuburan, malah ucapnya perusahaan akan memperbaiki dan memperbagus dengan membuat pagar serta jalan agar ahli waris nyaman dan senang saat berziarah. Tidak benar semua tuduhan dan jika memang ada yang mempersoalkan selesaikan saja melalui jalur hukum.

Namun pernyataan Hendra Ho tersebut disanggah warga sekitar yang ikut juga berunjuk rasa saat itu, kepada media Sabtu (27/03/2021), ia katakan lahan perkuburan akan diperbaiki dan dipercantik seperti di ucapkan Hendra Ho itu bohong semata, kenyataannya tanah perkuburan tersebut diduga telah banyak hilang karena Abrasi.

PT EUP sudah menguasai lahan perkuburan hampir puluhan tahun, namun tanah wakaf yang dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sama sekali tidak pernah diperbaiki, hanya saja tanah TPU tersebut dipagari dan dibuatkan pintu untuk akses Jalan keluar masuk. Akibat tidak diperbaiki TPU tersebut puluhan kuburan serta batu nisannya banyak hilang karena tercebur kelaut di sebabkan Abrasi dampak dari pasang-surut.

“Bohong itu, kuburan tersebut berada tak jauh dari rumah saya dan hampir puluhan tahun semenjak lahan tersebut dikuasai, hanya pagar yang ada dan dibuatkan pintu dan jalan masuk menuju TPU, setelah itu tidak ada sama sekali perbaikan atau dibaguskan. Malah lahan perkuburan terkena, abrasi, dan sebahagian besar runtuh kelaut, termasuk beberapa kuburan berikut batu nisan”. tegas warga yang enggan di publikasi.

Seperti disebutkan diatas, aksi massa APHR-KD di PT EUP di kawasan Bangsal Aceh Kecamatan Dungai Sembilan, akan membawa efek domino terbukti benar. Salah satu indikatornya adalah itu tadi, warga bernama Kamaruddin mulai berani ikut berkomentar, dan menilai apa yang disampaikan Hendra Ho adalah kebohongan semata. Ternyata informasi terbaru didapat awak media selain Kamaruddin, dikabarkan akan ada beberapa warga tempatan berniat melaporkan PT EUP ke Aparat Penegak Hukum, namun dasar laporannya apa, belum didapat informasi akurat.

Terkait hal tersebut pihak APHR-KD melalui Ketuanya Edi Zulpan Senin (31/03/2021) merespon positif, artinya masyarakat menyadari keberadaan perusahaan tersebut masih menyisakan persoalan, dan sepantasnya persoalan tersebut secepatnya diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut, dan jika ada warga sekitar merasa dirugikan laporkan saja jangan takut, Negara kita adalah Negara Hukum dan APHR-KD siap mendampingi apabila warga yang butuh pendampingan terutama terkait persoalan tanah”. ujarnya.

Terkait adanya kericuhan kecil saat demo dipicu narasi salah satu Anggota DPRD Dumai dianggap mengeluarkan kata-kata tak pantas dan bersikap provokatif, Edi Zulpan menanggapinya dengan santai “Tak perlu dibesar-besarkan, emangnya dia orang penting yang bisa menyelesaikan persoalan tersebut, dan lagi kita tidak ada memintanya hadir sebagai fasilisator, kita tak butuh dia oleh sebab itu tidak ada komunikasi kita lakukan agar dia datang, abaikan saja”.

“Kehadirannya saat itu sebagai apa dan kafasitasnya apa sampai sekarang saya belum tahu, terkait kata-katanya saat itu, tidak perlu dikomentari hanya membuang waktu dan energi kita saja. Yang jelas kita tetap fokus dengan apa yang kita perjuangkan, biar masyarakat menilai kualitas seseorang apapun jabatannya. Karena tidak semua pejabat itu pintar dan bijak, banyak faktor mempengaruhi, saya rasa awak media bisa secara gamblang mendefenisikan dan menginterpretasikan ucapan saya”. tutupnya, sembari tersenyum penuh arti.***(RPC)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed