oleh

Walikota Dumai Diduga Terlibat Menyuap Pejabat Kemenkeu Terkait Dana Alokasi Khusus TA. 2017/2018

Riauperistiwa.com, – Tujuh Kepala Daerah diduga terlibat menyuap Yahya Purnama selaku Pejabat Direktorat V Jendral Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Gratifikasi diterima Yahya diduga berasal dari tujuh Kepala Daerah dan salah satunya Walikota Dumai, H. Zulkifli AS.

Hal itu terungkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Taufiq  Ibnugroho terhadap Yahya Purnomo yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR) Jakarta, Kamis ( 27/09/2017).

Sebagai pejabat di Kemenkeu, Yahya Purnomo didakwa Jaksa menerima gratifikasi Rp 3,7 Milyar. Yahya juga didakwa menerima uang  $ 53.200 US Dollar dan $ 325.000 Dollar Singapura.

Menurut pendapat Jaksa, Yahya dan Rifa Surya sebagai pegawai Kemenkeu telah memanfaatkan jabatan mereka untuk memberikan informasi kepada pejabat Daerah terkait pemberian Anggaran baik Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Insentif Daerah (DID).

Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TIPIKOR) Jakarta, Kamis ( 27/09/2017)

Berikut nama- nama disebut ikut menyuap Yahya Purnomo :

1. Bupati Kampar, Azis Zainal

Menurut Jaksa, Yahya dan Rifa menerima tiga kali pemberian uang terkait DAK APBN 2018 untuk Bidang Pendidikan di Kabupaten Kampar. Uang tersebut diberikan Bupati Kampar, Azis Zaenal melalui Erwan Pratama Putra.

Masing-masing pemberian yakni Rp 50.000.000 di Hotel Borobudur Jakarta, kemudian Rp 50.000.000 di Sarinah, Jakarta, selanjutnya Rp 25.000.000 di Senayan City, Jakarta. Selain itu Yahya dan Rifa menerima uang dari Azis Zaenal melalui Erwan Pratama Putra dengan transfer bank.

2. Walikota Dumai, Drs. H. Zulkifli AS. MSi.

Untuk DAK Kota Dumai APBN 2017, APBN-P 2017 dan APBN 2018  sebesar Rp 96 Milyar, Yahya dan Rifa mendapat Rp 250.000.000, kemudian tambahan atas DAK Rp 20 Milyar Rifa menerima fee Rp 200.000.000.

Selain itu, atas jasanya meloloskan DAK , Yahya dan Rifa kembali menerima uang sebesar $ 35.000 Dollar Singapura. Awalnya Walikota Kota Dumai menyuruh Kepala Perencanaan Pembangunan Kota Dumai, Marjoko Santoso untuk menghubungi Yahya guna meminta bantuan meloloskan permintaan anggaran.

3. Bupati Labuhan Batu Utara, Khairudinsyah Sitorus

Terkait pengesahan DAK APBN 2018 di Bidang Jalan, Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara, Yahya dan Rifa menerima $ 80.000, $ 120.000, $ 90.000 Dollar Singapura.

Kemudian menerima transfer Rp 100.000.000 dan Rp 20.000.000, menurut Jaksa KPK. Semua pemberian uang itu atas perintah dari Khairudinsyah yang menyetujui permintaan fee sebesar 2 persen.

4. Walikota Balikpapan, HM. Rizal Effendy

Terkait pengurusan DID APBN 2018 untuk Kota Balikpapan ,Yahya dan Rifa menerima Rp 1,3 Milyar pemberian uang melalui penyerahan dua buah buku rekening beserta kartu ATM.

Menurut Jaksa, pemberian uang itu atas persetujuan, HM. Rizal Effendy. Atas permintaan uang dari Yahya dan Rifa, Walikota mengatakan ” Ya, sudah laksanakan saja apa yang disampaikan Sekda “.

5. Bupati Karimun, Aunur Rafiq

Terkait DID APBN 2018 Kabupaten Karimun, Yahya Dan Rafi  menerima Rp 500.000.000, uang tersebut sebagai fee atas DID yang di setujui sebesar Rp  41,2 Milyar.

Menurut Jaksa, Aunur Rafiq  menyetujui pemberian uang kepada terdakwa. Aunur menyerahkan uang tersebut melalui Fitra Infitar selaku Kepala Sub Auditorat Kaltim I Perwakilan Badan Pemeriksa keuangan (BPK)

6.Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman

Terkait DAK dan DID APBN 2018 Kota Tasikmalaya, Yahya dan Rifa menerima Rp 600.000.000. Menurut Jaksa, uang langsung diberikan Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman.

7. Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti

Terkait DID APBN 2018 untuk Kabupaten Tabanan, Yahya dan Rifa menerima gratifikasi Rp 600.000.000 dan $ 55.000 Dollar Amerika.

Pemberian uang tersebut menurut Jaksa, atas persetujuan Ni Putu Eka Wiryastuti melalui I Dewa Nyoman Wiratmaja selaku Staf Khusus Bupati Tabanan Bidang Ekonomi.

Yahya Purnomo didakwa melanggar Pasal 12 B Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang- Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke – I Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (ZA)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed