oleh

“RDTR Kota Dumai Jangan Sepenggal-Penggal” Khadafi

Dumai (Riauperistiwa.com) – Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baru saja disahkan. Terlepas saat RTRW Kota Dumai tersebut diakses ternyata banyak menimbulkan pro dan kontra di beberapa kelompok masyarakat. Namun menjadi perhatian adalah pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Dumai.

Salah satu aktivis pemuda Khadafi kepada media ini Kamis (02/07/2020) mengatakan “Pembahasan Ranperda RDTR hanya mencangkup 1/3 wilayah Dumai, yaitu Kecamatan Sungai Sembilan dan sebahagian wilayah Kecamatan Dumai Barat. Kenapa pembahasan Ranperda RDTR tidak secara keseluruhan mencangkup seluruh wilayah Kota Dumai secara utuh”. ujarnya

Tambahnya “Pembahasan RDTR harus transparan dan melibatkan seluruh unsur, terpenting harus ada kajian Tenaga Ahli, termasuk Amdal (Analisis Dampak Lingkungan) yang sangat riskan terjadi gesekan dan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari, dan tak kalah penting karena RDTR secara detail akan menerangkan kawasan serta fungsinya”. ungkap aktifis Lingkungan tersebut.

Khadafi kepada media ini mengatakan “Sebagai warga Dumai kita layak bertanya, kenapa pembahasan Ranperda terkesan dipaksakan, dan ia berharap tidak ada unsur politis dalam pembahasan tersebut. Pembahasan RDTR harus transparansi dan melibatkan seluruh unsur dan masing-masing Anggtaa DPRD harus berperan sessuai Dapilnya”. ungkapnya seraya berpamitan.***(RPC)

Pewarta : Zainal Arifin
Editor : Didin Marican

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed