oleh

Perpres 102/2020, Peluang KPK Ambilalih Kasus Korupsi Dari Kejagung Dan Polri

Dumai (Riauperistiwa.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Perpres tersebut baru saja diterbitkan Presiden Jokowi dan diundangkan pada 21 Oktober yang lalu.

Mengacu kepada Perpres tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan mengambil alih penanganan kasus korupsi dari Kejagung atau Polri, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (5), Pengambilalihan adalah serangkaian kegiatan mengambil alih proses penanganan perkara Tipikor oleh KPK terhadap perkara yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia dalam tahap penyidikan dan/atau penuntutan yang harus didahului dengan gelar perkara.

Selain itu ada beberapa Pasal dalam Perpres 102/2020 harus diketahui publik, seperti Pasal 2 ayat (3), Dalam hal pelaksanaan Supervisi membutuhkan penghitungan kerugian negara, KPK dapat mengikutsertakan instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama instansi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tata cara KPK dapat mengambil alih perkara korupsi pada Kejaksaan dan Kepolisian tertuang pada Pasal 9 ayat (1), Berdasarkan hasil Supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KPK berwenang mengambil alih perkara Tipikor yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia.

Ayat (2) Dalam melakukan Pengambilalihan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK memberitahukan kepada penyidik dan/atau penuntut umum yang menangani perkara Tipikor.

Ayat (3) Dalam hal KPK melakukan Pengambilalihan perkara dalam tahap penyidikan dan/atau penuntutan, instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tipikor wajib menyerahkan tersangka dan/atau terdakwa dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) Hari, terhitung sejak tanggal permintaan oleh KPK.

Ayat (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.

Pendanaan diuraikan pada Pasal 10, Pendanaan dalam pelaksanaan Supervisi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran KPK.

Terkait Perpres 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Tipikor, Ketua Tim lnvestigasi lndonesian Coruption Watch (ICW) Kota Dumai, Kurnia kepada media ini Sabtu (12/12/2020) sangat mengapresiasi terbitnya Perpres tersebut. Menjadi harapan bagi masyarakat atau pengiat anti korupsi, KPK mengambilalih kasus korupsi yang sudah lama ditangani pihak Kejaksaan atau Kepolisian namun tidak jua tuntas.

Sebut Kurnia “Sangat apresiasi Perpres tersebut, dan berharap KPK mengambilalih kasus yang sudah lama ditangani Kejaksaan atau Kepolisian namun tidak kunjung tuntas. Contoh di Dumai, ada satu kasus korupsi sudah diselidiki sejak tahun 2017 dan saat itu Kapolres masih dijabat AKBP Restika Pardamean Nainggolan dan Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Awaluddin Syam, namun perkaranya sampai kini belum bergulir ke Pengadilan”.

Lanjutnya “Kasus dugaan korupsi tersebut semestinya menjadi satu tunggakan kasus untuk dituntaskan, karena hingga memasuki akhir tahun 2020 belum juga “dimejahijaukan” dengan terbitnya Perpres 102/2020 semoga menjadi dasar bagi KPK mengambilalih kasus tersebut. Apalagi Polres Dumai beberapa waktu lalu, telah menetapkan 4 tersangka, berjalannya waktu 1 orang meninggal dunia, dan dapat dipastikan status tersangkanya batal demi hukum”. terang Kurnia, tanpa merinci kasus yang disebutnya.

Tambahnya “Kita berharap hasil perkembangan perkara di ekspos ke media serta memastikan tidak ada perkara yang dihentikan ditengah jalan. Karena setiap laporan dari masyarakat adalah tanggungjawab pihak kepolisian dalam menyelesaikan dan seandainya ada penghentian penyidikan perkara masyarakat juga semestinya diberitahu”.

“Alotnya penyidikan dugaan perkara korupsi Dana Hibah Pemko Dumai diduga syarat kepentingan, karena tersangka sekarang belum menyentuh aktor intelektual/pelaku utama. Mereka diduga hanya sebatas piguran, karena awal penyidikan ada nama digadang-gadang menjadi tersangka ternyata kemudian hari nama tersebut raib. Kita berharap kasus tersebut diungkap sampai tuntas, serta menjerat semua pihak yang diduga ikut terlibat”. pungkas Kurnia.***(HD/DM/ZA)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 komentar

  1. Alhmdulillah? & slamat sy ucpkn..buat bpk,paisal-amris? Hrpan sy kpda pemimpin baru kota dumai cuma 1 aj gk lbih..? Semoga bapk bs mliht dngan 2 mata?krna slama ini pemimpin negara indonesia dr pusat kota..sampai pusat kampung jin buang anak..pimpinan bnyk yg mlihat dngan sebelah mata..? Sungguh hebat bpk bung karno wktu dulu..? Di buat lambang negara indonesia itu burung garuda..??? Yg hnya melihat dunia dengan sebelah mata kirinya…? Salam kenal semua,,dari sy PURWIRA

News Feed