oleh

Perambahan Terhadap Kawasan Hutan Lindung Semestinya Dikenai Tindakan Tegas

Dumai (Riauperistiwa.com) – Hutan Wisata Sungai Dumai (HWSD), sekarang lebih familiar disebut Taman Wisata Alam (TWA) ditunjuk berdasarkan SK. Gubernur Riau KDH Tk I Riau No.85/I/1985 Tanggal 23 Januari 1985 dengan luas 5.000 Ha. Selanjutnya penetapan kawasan berdasarkan SK. Menhut No.154/Kpts-ll/1990 Tanggal 10 April 1990 mengerucut menjadi 4.712,50 Ha. Secara Geografis terletak di 1 31′-1 38 LU dan 100 31′-101 28′ BT.

Dipertegas oleh SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI No.903/MENLHK/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Riau. Serta Perda Provinsi Riau No.10 tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang RTRW Provinsi Riau Tahun 2018-2038. Kawasan TWA terletak di Wilayah Administrasi Kota Dumai, namun secara Administrasi Kehutanan berada di bawah pengawasan Seksi Konservasi Wilayah lll Bidang KSDA Wilayah Il Balai Besar KSDA Riau.

HWSD/TWA sesuai peruntukan semestinya menjadi kebanggaan masyarakat Dumai, namun terjadi sebaliknya, kondisi terkini lahan milik Negara tersebut terjadi perambahan oleh sekelompok orang dengan dijadikannya kawasan pemukiman. Secara masif mereka memporak-porandakan dan meluluh-lantakkan kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai TWA menjadi pemukiman, bahkan terdapat beberapa usaha pengeboran air bawah tanah (ABT).

Diduga sebagai alat propaganda para perambah hutan TWA membuat sarana publik seperti Musholla, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dll. Disinyalir digunakan sebagai tameng apabila suatu saat akan timbul konflik. Akibat tindakan perambahan kawasan hutan TWA yang semakin marak, menimbulkan prihatin kelompok masyarakat lainnya, dan mereka dengan tegas meminta fungsi hutan tersebut di kembalikan seperti sediakala sesuai SK yang diterbitkan Gubernur dan Menteri Kehutanan.

Seperti disampaikan Rizal selaku Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Kawasan Hutan Dumai (AMPKHD) kepada media ini Minggu (14/06/2020) “Kami dengan tegas, meminta agar Kawasan Hutan Lindung dan TWA yang termasuk didalamnya di kembalikan sesuai fungsin, dan pemerintah harus tegas mengambil sikap jangan pempertontonkan sikap tidak ambil peduli. Jika pembiaran ini masih berlanjut dan terus saja terjadi suatu saat pasti akan timbul konflik horijontal bahkan bisa saja menjurus vertikal, jadi saya dan kawan-kawan tergabung dalam AMPKHD berharap pemerintah atau siapapun yang berwenang terkait persoalan ini mengambil perhatian berat apa yang menjadi kerisauan hati perut kami selaku masyarakat Dumai”. ungkap pria yang akrab disapa Atan Dong dan diamini yang lainnya.***(PRC)

Pewarta : Zainal Arifin
                : Didin Marican

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed