oleh

Pelindo 1 Dumai Diduga Kenakan Tarif Tidak Sesuai Permenhub, GlNSI Riau Akan Surati Menkopolhukam

Dumai (Riauperistiwa.com) – PT Pelindo 1 Dumai diduga kenakan tarif tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan salah satu tarif menjadi sorotan pelaku usaha kepelabuhan di Dumai adalah, Biaya Penumpukan secara Truck Loosing. Menurut pelaku usaha, pengertian Truck Lossing adalah Membongkar barang dari dan ke kapal langsung dimuat ke armada angkutan/truck untuk kemudian dibawa/angkut keluar areal pelabuhan tanpa ditumpuk dilapangan atau gudang. Jika merujuk pengertian diatas jelas sekali barang tidak ditumpuk dilapangan atau gudang karena langsung dibawa keluar areal PT Pelindo 1 Dumai namun anehnya tetap dikenai biaya penumpukan.

PT Pelindo 1 Dumai selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam kenakan Tarif kepada pengguna jasa semestinya mengacu Permenhub 72 tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan. Terutama berpedoman pada Pasal 25 ayat (3) menyatakan: Penyelenggaran Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dilarang kenakan tarif yang tidak ada pelayanan jasanya. Polemik tarif penumpukan kegiatan secara truck lossing pernah terjadi di Belawan tahun 2016, beberapa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) saat itu akan mensomasi terkait kebijakan tersebut.

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut padahal telah terlebih dahulu lnstruksikan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Belawan, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan: Melarang Badan Usaha Pelabuhan untuk memungut Tarif Jasa Kepelabuhan yang tidak ada pelayanan Jasanya. Hal tersebut dengan tegas ditentukan dalam lnstruksi Dirjenhubla No. UM.008/6/17/DJPL-15 tentang Pengawasan Penerapan Jasa Kepelabuhan tertanggal 2 Februari 2015.

Dikutip dari beberapa Media Online Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan kala itu, Gajarooseno langsung menindaklanjuti lnstruksi Dirjenhubla dengan menyetop kutipan yang menjadi keberatan pelaku usaha “Saya sudah hentikan, kalau saya tidak lupa mulai kemarin (Kamis,7/4) dan tujuannya menegakkan aturan yang berlaku, termasuk melarang pengutipan yang tidak ada atau belum memiliki dasar hukum, maupun tidak ada imbal jasanya demi meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha maupun investor, kepercayaan investor penting dan harus dijaga dalam rangka menumbuhkembangkan bisnis yang sehat”.

Gabungan lnportir Nasional Seluruh lndonesia (GINSI) Provinsi Riau melalui Ketuanya Ahmad Jony Marzainur Minggu, (22/11/2020) menjelaskan “Meski OP Belawan hentikan tarif penumpukan kegiatan secara Truck Lossing sesuai lnstruksi Dirjenhubla, pasca Somasi beberapa PBM, anehnya tarif tersebut tetap berlaku di Dumai padahal Dumai dibawah Belawan. Sudah berkali-kali kita sampaikan namun tidak ada tanggapan dan terkesan tidak digubris begitupula OP terkesan tutup mata padahal mereka adalah UPT Dirjenhubla notabene dibawah Menhub sebagai pembuat kebijakan, apa sebenarnya terjadi”. ungkap Ketua Ginsi Riau tersebut.

Lanjutnya “Selain biaya Penumpukan Truck Lossing, Tarif Toeslagh juga diduga tidak sesuai aturan Menhub, terkadang satu kegiatan terkena dua kali toeslagh yaitu Jasa Dermaga dan Penumpukan. Toeslagh adalah tambahan biaya dari tarif dasar, sebagaimana dirumus dalam Permenhub  Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Jasa Pelayanan dan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal di Pelabuhan. Pasal 11 angka (1) berbunyi; pekerjaan bongkar muat barang yang jenis dan sipatnya berbahaya dan menggangu dikenakan tarif tambahan sebagai berikut; 
a. Barang Sangat Berbahaya =100%
b. Barang Berbahaya              = 50%
c. Barang Menggangu            = 20%

“Klasifikasi dan pengelompokan jenis barang berbahaya mengacu kepada lnternasional Maritime Organisation (IMO). Namun selama ini tarif toeslagh dikenakan PT Pelido 1 Dumai kepada pelaku usaha atau PBM rata-rata sebesar 50% dari tarif dasar. Misalnya pupuk, cangkang, ampas, scrab, cabe kering, ikan asin, garam dan banyak lagi termasuk jenis barang memggangu seharusnya toeslagh 20% faktanya berbeda pelaku usaha dikenakan 50%”. terang Jony.

Penjelasan Ahmad Jony tertuang dalam Permenhub 72/2017 BAB Vlll pasal 23 angka 3 (tiga) berbunyi; Terhadap barang berbahaya atau barang menggangu sesuai dengan klasifikasi tingkat bahaya dari barang yang bersangkutan, menurut lnternasional Maritime Organisation (IMO) yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif. Jika mengacu pasal 11 angka (1) kegiatan bongkar-muat pupuk atau jenis barang yang sipatnya menggangu, Toeslagh semestinya 20% bukan 50% karena pupuk termasuk kategori barang menggangu.

Terakhir Jony menambahkan “Selain 2 tarif tadi biaya Penumpukan Truck Lossing, dan biaya Toeslagh ada tarif lain layak untuk dipertanyakan, yaitu biaya Perhitungan Fasilitas Pelabuhan Bongkar Muat Barang, dasar keberatan pelaku usaha dalam nota tagihan tidak dijelaskan fasilitas apa yang telah digunakan yang ada hanya tarif dikali dengan volume barang. Permenhub 72/2017, Pasal 6 (enam) dengan jelas menyebutkan jasa yang bisa dikelola BUP, terperinci dari hurup (a) sampai dengan (hh), jika dihitung berjumlah 34 item atau bisa ditambah jasa lainnya. Artinya PT Pelindo 1 jika kenakan tarif terkait jasa kepelabuhan harus merincikan dengan jelas fasilitas terpakai dan diterangkan dalam nota tagihan. Tarif dikenakan, tetapi tidak dijelaskan fasilitas terpakai oleh pelaku usaha jadi yang dibayar selama ini tarif apa”. tanyanya.

“Karena belum ada perubahan, dan pihak terkait di Dumai terkesan tutup mata maka dalam waktu dekat kita mengirimkan surat ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) agar yang menjadi keluhan di tanggapi. Sebelumnya menurut informasi persoalan ini pernah disampaikan ke Tim Saber Fungli dan dilakukan gelar perkara, namun tidak ada kelanjutan, padahal menurut info yang saya dengar kesimpulan Tim Saber Fungli ada dugaan terjadi pelanggaran. Mudah-mudahan Menkopolhukam sekarang Mahfud MD mendengar dan merespon keluhan pelaku usaha, dan selain laporan tadi ada laporan lain disertakan ke Menkopolhukam namun tidak bisa kita umbar ke publik masih rahasia”.tutup Jony.

Terkait berita yang akan rilis, awak media mencoba meminta klarifikasi ke pihak Pelindo 1 Dumai Minggu (22/11/) melalui pesan WhatsAap ke Jonedi Ramli selaku GM namun sampai berita ini rilis tidak ada tanggapan meski pesan terbaca. Sedangkan Farid membalas dengan kalimat “Asalamu’alaikum, terima kasih atas infonya dan akan saya kordinasikan dengan team yang mengurus teknis terkait tarif pelabuhan”. ungkap Manajer Umum tersebut.***(Tim)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed