oleh

Menilik Dana Pekerjaan Marka Jalan Kabupaten Rohil.

Riauperistiwa.com Bagansiapiapi Mengutip pernyataan Hakim Agung, Gazalba Saleh, mengatakan, praktek pinjam – meminjam ‘bendera’ perusahaan yang lazim dipraktekkan oleh beberapa oknum rekanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia dapat dikenakan pasal pidana. Lebih lanjut Gazalba Saleh mengatakan“ Anda harus hati-hati, karena pinjam ‘bendera’ untuk dapat proyek dari pemerintah termasuk kategori pidana yang dapat dikenakan kepada peminjam dan yang meminjamkan ‘bendera’ perusahaan,” Ungkap Gazalba Saleh, dalam acara Temu Nasional Pengadaan Jasa Konstruksi.(Sumber Beritasatu.com)

Dikonfirmasi melalui sumber terpecaya Rabu (15/05/2019) mengatakan kondisi praktek pinjam -meminjam ‘bendera’ perusahaan dan menggabungkan atau memecah paket pekerjaan yang jelas tidak diperbolehkan dan bertentangn dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diduga kuat terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dalam Kegiatan Pemasangan Papan Nama dan Pembuatan Marka Jalan Tahun Anggaran 2016.

Dugaan penyimpangan pemecahan paket ini diperkuat dari pelaksanaan paket pekerjaan tersebut yang dimonopoli oleh 1 atau 2 perusahaan untuk melakukan beberapa paket pekerjaan seperti CV. Multi Design Consultant mengerjakan proyek pengecatan marka Jalan Pahlawan, Jalan Mesjid, Jalan Siak, Jalan Bahagia, Jalan Selamat, Jalan Jambu, Jalan Sgb, Jalan Syahbandar, Jalan Tugu, Jalan Perwira, Jalan Dr Protomo, Jalan Klenteng, Jalan Mawar, Jalan Aman, Jalan Perdagangan, Jalan Muslimin, Jalan Utama, Jalan Pelabuhan Baru, dan ruas jalan lainya di Kota Bagansiapiapi. Dan diikuti dengan CV. Hafis Bersaudara beberapa paket pekerjaan pengecatan marka jalan untuk beberapa ruas Kota Bagansiapiapi dengan nilai total pekerjaan ini mencapai Rp 1, 38 Milliar.

Berlanjut dirinya mengatakan disisi lain untuk proyek pekerjaan pembuatan papan nama Jalan di kerjakan oleh CV. Karya Indah juga untuk beberapa nama jalan di Kota Bagansiapi – api diikuti CV. Bina Bersama dengan nilai proyek mencapai 496 Juta.

Penomena ini tentu menimbulkan pertanyaan dimasyarakat Rokan Hilir, apakah pekerjaan tersebut diduga hanya dimonopoli oleh 1 atau 2 perusahaan dan timbul dugaan adanya praktek persekongkolan dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk mengeroti uang rakyat secara tidak sah seperti adanya dugaan mark up. Untuk itu diperlukan ketegasan dari penegak hukum din Negeri ini baik dari Kejari maupun dari Polres Rokan Hilir untuk melihat lebih dalam seperti apa sebenarnya dugaan penyimpangan ini terjadi.paparnya.

Sumber : Pantauriau

Editor : Ardi Fk.

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed