oleh

Masyarakat Harus Tahu Dan Mengawasi Realisasi Output “Pokir” DPRD

Dumai (Riauperistiwa.com) – Hiruk-pikuk berkaitan “Pokir” DPRD tidak pernah reda meski kerap di perbincangkan, selalu saja menjadi isu menarik karena melibatkan orang-orang penting. Yaitu penguasa dan pemangku kebijakan, dan tak kalah penting menyangkut kepentingan publik yang notabene anggarannya bersumber dari uang rakyat. Terkait persoalan itu seorang Bayu Agusra angkat bicara pada media ini Rabu (01/04/2020) ia mengatakan “Jelasnya apa itu Pokir, maka kita harus tahu sesungguhnya pokir itu apa sih, dasar hukumnya seperti apa, serta peranan dan fungsi DPRD dalam pelaksanaannya bagaimana ?”. ujar Bayu memulai pembicaraan.

Selanjutnya Ketua PAC PDI-P Dumai Kota itu melanjutkan “Bahwa DPRD adalah merupakan Lembaga Representasi Rakyat, karenanya tugas anggota DPRD adalah memperjuangkan, menampung, dan mengakomudir aspirasi rakyat untuk di tindaklanjuti. UU No 17/2014 tentang MPR-RI, DPR-RI, DPD dan DPRD pasal 365 ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, serta pengawasan. Dan salah satu kewajiban anggota DPRD adalah melakukan reses (artinya masa dimana anggota DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung parlemen)”.

“UU No 17 Tahun 2014 secara eksplisit tidak mengenal istilah pokok-pokok pikiran atau pokir, yang ada hanyalah dana “Program Pembangunan Daerah Pemilihan” disingkat (P2DP) dan lazim disebut juga dengan dana Aspirasi. Pada PP No16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, pasal 55 hurup (a) Salah satu tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum di tetapkannya APBD”.ungkap Bayu

Tentunya, ketentuan pasal 55 hurup (a) harus dibaca sebagai berikut :

1. Penyampaian pokir DPRD adalah tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD). 2. Disampaikan kepada Kepala Daerah, karena tidak ada ketentuan yang berbunyi Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau yang mewakili, maka penyampaian pokir disampaikan langsung kepada Kepala Daerah. 3. Sebatas saran dan pendapat, dalam konteks hukum saran dan pendapat tidak mengikat atau suatu keharusan untuk dilaksanakan, Banggar DPRD menyampaikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah, keputusan menerima atau menolak ada sepenuhnya di tangan Kepala Daerah. 4. Di sampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum APBD ditetapkan.

PP No 16/2010 terkait pokir DPRD tidak menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana mekanisme penyusunan dan penyampaian pokir, disinilah terkadang terjadi multi tafsir penerapan pokir tersebut. Masalah lain juga akan timbul akibat adanya perbedaan waktu reses dan frekwensi pembahasan APBD, reses dilaksanakan 3 kali dalam setahun yakni April, Agustus dan Desember. Sementara frekwensi pembahasan APBD hanya terjadi dua kali: APBD dan APBD-P, yakni selambatnya Desember untuk APBD dan September tahun berjalan untuk APBD-P. Sedangkan ketentuan penyampaian pokir paling lambat 5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD sesuai dengan pasal 55 hurup (a) pada uraian diatas.

“Masalah lain yang timbul dan pantas dipertanyakan adalah, apa wujud output yang namanya pokir, secara kelembagaan seharusnya pokir dalam bentuk keputusan pimpinan DPRD, hal ini untuk menghindari klaim sepihak, baik oleh Anggota, Pimpinan, Komisi atau Banggar. Disinilah peran masyarakat untuk mengetahui sebenarnya hasil Tim lnventarisasi hasil reses yang mengkompilasi dan menilai laporan hasil reses yang semestinya diserahkan ke Banggar, apakah telah sesuai hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat”,

“Tidak menjadi rahasia ada dugaan bahwa pokir DPRD, akibat ketidak adanya kejelasan apakah secara mekanisme dan tata cara penyampaian berakibat akan munculnya praktek-praktek penyalahgunaan pokir itu sendiri. Diasumsikan bahwa pokir adalah hak semua anggota DPRD karena berasal dari reses, belum lagi dugaan adanya Penitipan Proyek. Karenanya Bayu yang juga salah satu pentolan dan pengagas GMPP-KD kepada media ini dengan tegas mengatakan “Masyarakat kedepannya harus lebih peka dan kritis terhadap yang namanya pokir, apabila ada anggota Dewan yang sedang reses tanyakan, apa saja pokir mereka yang telah terealisasi dan dimana lokasinya, nah disitu akan ketahuan Aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses sebelumnya apakah terealisasi dan diakomudir”,

“Tidak sekadar menghibur konstituen pada Dapilnya dan menjadikan pokir sebagai alat, sedangkan prakteknya pokir diarahkan diluar pada Dapilnya, parahnya dititip kepada SKPD yang tidak ada sangkut pautnya dengan hasil reses serta tidak sesuai kebutuhan dan keperluan warga, tetapi untuk kebutuhan anggota Dewan itu sendiri, Perlu diingat pada awal tulisan telah disebutkan pokir adalah sebagai bentuk reinkarnasi P2DP artinya jika pokir DPRD disalurkan bukan pada Dapilnya maka wajar dan sangat pantas masyarakat bertanya. Kedepannya pria yang akrab disapa Bayu tersebut, yang juga Fungsionaris PDI-P Dumai Kota siap tampil bersama GMPP-KD, di garda terdepan dalam melakukan pengawasan dan monitoring berkaitan yang namanya pokir, ingat saja Maret, Agustus dan Desember, itulah sebagai bentuk tanggungjawab dan partisipasi kita sebagai warga, peduli akan pembangunan”. ungkapnya, akhiri percakapan.***(Zainal Arifin/Didin Marican)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed