oleh

Komposisi Pimpinan Sementara Ketua DPRD Dumai Periode 2019 – 2024 di Duga Tidak Sesuai Aturan

Riauperistiwa.com Dumai Dumai.(Riauperistiwa.com) -Penetapan Pimpinan sementara DPRD Kota Dumai periode 2019 – 2024 Suprianto. SH dari partai Demokrat sebagai ketua, dan Hj. Haslinar partai Nasdem sebagai wakil ketua oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Dumai Fridarson SH diduga melanggar aturan dan ketentuan perundang – undangan. Berdasarkan hasil perolehan suara partai politik calon anggota Legislatif DPRD Dumai, urutan perolehan suara tertinggi di raih partai Demokrat lalu PKS dan urutan ke 3 PDI Perjuangan.

Seyogyanya untuk pimpinan sementara posisi wakil ketua DPRD Dumai adalah hak PKS, bukan dari partai Nasdem. Seandainya PKS tidak ingin posisi wakil ketua pimpinan sementara, hak itu ada pada PDI Perjuangan. Menjadi tanda tanya kenapa dari partai Nasdem yang menduduki kursi wakil ketua Pimpinan sementara Hj. Haslinar, padahal Partai Nasdem Kota Dumai menduduki urutan ke 4 perolehan suara terbanyak DPRD Dumai periode 2019 – 2024.

Data yang diperoleh, bahwa surat Sekretaris DPRD Dumai Fridarson SH yang berbentuk pengumuman tentang pimpinan sementara DPRD Kota Dumai  ditanda tangani 28 agustus 2019 dinilai cacat hukum dan tidak lebih dari produk akal – akalan.

Musyawarah yang dilakukan partai politik yang bersangkutan dituangkan dalam berita acara No.07/BA-DPRD/2019 tanggal 20 Agustus 2019 telah ditanda tangani dan disepakati disinyalir bertentangan dengan Pasal 165 Ayat 3 (tiga) PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang isinya ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan. Berita acara seharusnya saat hari pelantikan, 03 September 2019, Anggota DPRD Dumai melakukan musyawarah, siapa yang akan menjadi pimpinan sementara.

Dalam hukum Tata Negara RI,  perundang – undangan dan aturan hukum wajib untuk ditaati dan di jalankan, musyawarah bukan produk undang – undang atau aturan. Musyawarah hanya untuk mengambil suatu keputusan, musyawarah jangan disengaja untuk melanggar hukum, jangan seolah – olah musyawarah menjadi aturan hukum yang melanggar hukum itu sendiri. Terkait pada tanggal 20 Agustus 2019 ada musyawarah dan dibuat berita acara, wakil rakyat mana yang bermusyawarah ? Wakil rakyat yang akan purna bakti tidak bisa mewakili, tetap yang bermusyawarah menentukan pimpinan sementara adalah wakil rakyat terpilih periode 2019 – 2024.

Sekretaris DPRD Dumai Fridarson, SH harus taat aturan perundang – undangan, apalagi bunyi surat yang di terbitkan dengan kata pengumuman Nomor 175/456/SE/DPRD tertanggal 28 Agustus 2019 terkesan ada “pembisik”. Sebagai Sekwan dan telah menduduki jabatan bertahun -tahun, seharusnya paham aturan perundang – undangan, dan menjalankan aturan, jangan membuat aturan sendiri, jika kurang paham dapat berkonsultasi kepada Kemendagri. Sesuatu yang di awali dengan niat baik pasti hasilnya baik, namun sebaliknya, jika di awali dengan niat tidak baik pasti kemudian hari hasilnya tidak baik.****(Tim)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed