oleh

Kisruh IMB Perumahan PT Naga Mas “Diperlukan Tindakan Tegas, Bernyali Tidak” Ahkmad Khadafi

Dumai (Riauperistiwa.com) – Kisruhnya pengurusan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) milik PT Naga Mas Palmoil Lestari semakin terungkap, informasi ini di dapat setelah awak media menemui Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai, Hendri Sandra pada Rabu siang (08/07/2020).

Setelah sejaman menunggu, karena ada tamu dari Provinsi dan dilanjutkan agenda ke lapangan Hendri Sandra hanya menyempatkan waktu sekitar 5 menit saja untuk awak media. Waktu sangat terbatas tersebut awak media mempertanyakan kelanjutan proses pengurusan IMB perumahan milik PT Naga Mas yang berlokasi di Jl. Janur Kuning.

“Masih ada kekurangan yaitu Izin Lokasi dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebenarnya kita sudah lama ingatkan pihak Perusahaan terkait IMB Bangunan Perumahan untuk Karyawan tersebut, lebih kurang 1,5 tahun sudah, nyatanya sampai sekarang belum juga mereka urus”. tutur Calon Walikota Dumai tersebut.

Hari yang sama sumber terpercaya menyatakan “Pemohon dalam hal ini PT Naga Mas harus juga melampirkan Advice Planing (AP) yaitu semacam surat keterangan kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang kota atau kabupaten. AP diwajibkan agar bangunan yang dibangun warga berada dalam kawasan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)”. ungkap sumber tersebut.

Malamnya, Ahkmad Khadafi lontarkan pernyataan “Sekarang ini bukan soal IMB lagi, PT Naga Mas mau urus atau tidak itu urusan kesekian, yang penting apa tindakan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas terkait terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, karena kalau seperti ini nyata sekali perusahaan tersebut tidak taat aturan dan terkesan melecehkan kewajibannya”. tegas Khadafi.

Lanjutnya “Harus ada keberanian untuk bertindak tegas jika tidak tegas kedepannya persoalan seperti ini akan terulang kembali, sekali lagi saya katakan jangan urusan IMB yang menjadi prioritas, sanksi atau denda yang utama sekarang, jika perlu robohkan bangunan tersebut kenapa mesti takut ada kok aturannya atau ada oknum yang bermain”. ungkapnya, tanpa merinci siapa oknum dimaksud.

“Coba kawan-kawan media, konfirmasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ada nggak perusahaan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk perumahan yang ramai diberitakan. Apakah diharuskan juga mendapatkan Sertifikat Laik Pungsi (SLP) tergantung pengajuan awal, atas nama perusahaan atau pribadi dan tak kalah penting fungsi bangunan tersebut”. tutup Khadafi.***(RPC)

Penulis : Zainal Arifin
              : Didin Marican

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed