oleh

Kadis KPP Kota Dumai Hadiono Bantah Diperiksa lnspektorat Terkait DBH DR, Berikut Penjelasannya

Dumai (Riauperistiwa.com) – Sumber dapat dipercaya, kepada media ini Senin (28/12/2020) menyampaikan informasi bahwa lnspektorat kota Dumai sedang mengusut penggunaan Dana Reboisasi (DR) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) kota Dumai. Masih menurut sumber tersebut, dana DR katanya digunakan tidak sesuai peruntukan dan besaran dana yang sedang diusut berkisar 2 Milyar.

Hadiono selaku Kepala Dinas (Kadis) KPP telah beberapa kali dipanggil serta dimintai keterangan terkait pengunaan dana DR yang diduga tidak sesuai ketentuan.

“lnspektorat sekarang lagi memeriksa pengunaan dana DR di Dinas KPP kota Dumai, karena diduga pengunaan dana tersebut tidak sesuai ketentuan. Dana DR semestinya menjadi kewenangan Provinsi, karena hal tersebut Hadiono yang menjabat Kadis KPP beberapa kali dipanggil dan diperiksa. Inspektorat menduga ada penyimpangan penggunaan dana DR, dan nominal angka yang digunakan hampir mencapai 2 Milyar”. ungkap sumber,seraya minta tidak disebut namanya.

Terkait informasi disampaikan sumber diatas, awak media menghubungi Kadis KPP kota Dumai Hadiono Rabu (30/12/2020) guna meminta tanggapan, melalui pesan WhatsAap. Informasi dimaksud adalah meminta kebenaran terkait katanya pemeriksaan pihak lnspektorat, dan jawaban yang diterima awak media adalah “Tidak ada kabar, sampai saat ini tidak ada bahasanya pemeriksaan terkait DBH DR”. jawabnya singkat melalui pesan WhatsAap.

Selain meminta tangapan terhadap Kadis KPP, awak media hari yang sama menghubungi Kepala lnspektorat kota Dumai, Syahrulrizal guna memastikan kebenaran informasi tersebut.

Melalui pesan WhatsAap kepada Pelaksana Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah, Dwi Orisyawan PP. Tangagapan diterima adalah “Maaf baru buka WA. tidak seperti itu tetapi sesuai PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dari Wako Dumai bahwa kami ditugasi untuk melaksanaan pemeriksaan “reguler” di Dinas KPP”. balasnya kembali melalui pesan WhatsAap.

Penggunaan DBH DR diatur melalui PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, yang diatur hanya untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Ketentuan ini sangat membatasi ruang gerak daerah dalam menggunakan DBH DR sehingga banyak terdapat sisa DBH DR di kas daerah kab/kota yang tidak dapat dimanfaatkan. Begitu pula di provinsi (dikarenakan pengalihan kewenangan kehutanan ke provinsi, maka mulai tahun 2017 DBH DR dialokasikan kepada provinsi penghasil).

Oleh karena itu, untuk memperluas ruang gerak bagi Daerah dalam menggunakan DBH DR, dalam UU APBN 2018 diatur perluasan penggunaan DBH DR dengan peraturan pelaksanaannya melalui PMK No. 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, dan Perdirjen Perimbangan Keuangan Per-1/PK/2018 tentang Prosedur Pembahasan, Format,  dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan DBH DR oleh Provinsi penghasil, penggunaan DBH DR digunakan untuk membiayai kegiatan RHL yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya. Kegiatan pendukung tersebut, meliputi: Perlindungan dan pengamanan hutan, Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan, Pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan & lahan, Pengembangan perbenihan, Penelitian & pengembangan, pendidikan & pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan, Pembinaan dan/atau Pengawasan dan Pengendalian.

2. Penggunaan sisa DBH DR yang terdapat pada kas daerah Kab/Kota s.d. Tahun 2016, sisa DBH DR dapat digunakan untuk, pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura), Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, Penanaman pohon pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin b. dapat dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangan pada bidang terkait. Dimaksud dengan Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.***(RPC)



Pewarta : Didin Marican/Zainal Arifin

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed