oleh

Himbauan MUI Bengkalis Terhadap Vaksin MR Mengandung Babi

Riauperistiwa.com, – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis, membenarkan bahwa hasil pemeriksaan LPP-POM dalam beberapa hari lalu menunjukkan bahwa vaksin MR mengandung unsur atau bahan yang haram.

Namun dengan hasil pemeriksaan ini, MUI Bengkalis menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis baik yang sudah di vaksin maupun yang belum agar untuk tenang. Karena sesuai dengan fatwa hasil rapat pleno komisi fatwa MUI Pusat yang dilaksanakan tadi malam, bahwa vaksin yang mengandung bahan yang haram boleh digunakan. Karena alasan darurat dan sampai saat ini tidak ditemukan vaksin yang halal.

Sementara dampak yang ditimbulkan bagi anak yang tidak divaksin menurut pakar akan lebih buruk pada masa yang akan datang. “Dengan demikian, setelah keluarnya fatwa MUI ini umat Islam tidak perlu khawatir dan ragu lagi mengenai status hukum vaksin MR,” jelas Ketua MUI Bengkalis Amrizal kepada sejumlah wartawan, Rabu 22 Agustus 2018.

Pihak MUI berharap, kedepannya agar hal yg serupa tidak berulang lagi. Koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan MUI harus dilakukan sebelum pencanangan imunisasi. Karena masalah vaksin tersebut juga berkaitan masalah keimanan bagi seorang muslim.

Lanjutnya, diantaranya yang diputuskan Komisi Fatwa MUI pusat tersebut yakni Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Kemudian Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

Pada poin selanjunya mengatakan penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena beberapa alasan. Diantaranya, adanya kondisi keterpaksaan darurat syar’iyyah dan belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.

“Selanjutnya dalam hasil pleno juga menjelaskan terkait kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci,”ujarnya lagi.

Selain itu, hasil pleno komisi Fatwa MUI Pusat juga merekomendasikan pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Kemudian produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Serta Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal,” tukasnya.

ari / RP

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed