oleh

GMPP – KD Akan Buat Laporan Terkait Dugaan VC Menerima Gratifikasi

Riauperistiwa.com Dumai Tidak adanya respon serta tindak lanjut dari penegak hukum untuk memanggil dan memeriksa VC berkaitan adanya dugaan gratifikasi terkait paket lelang pekerjaan menimbulkan keprihatinan dari beberapa pihak, salah satunya Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan – Kota Dumai atau disingkat (GMPP – KD).

Maraknya pemberitaan beberapa waktu lalu tentang VC diduga melakukan praktek gratifikasi yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang. Sebagai imbalan menjanjikan sebuah paket lelang pekerjaan ternyata tidak digubris  penegak hukum dan terkesan tutup mata dan masa bodoh.

Salah seorang pentolan GMPP – KD yang enggan dipublikasi menyatakan ke media ini Jumat, (21/06/19) apabila tidak ada gerakan dan tindakan penegak hukum maka GMPP – KD akan membuat laporkan secara resmi.

“Kita akan buat laporan lengkap dan mengesa aparat hukum segera lakukan pemangilan dan pemeriksaan dan jika tidak juga ditangapi kita akan buat aksi dilapangan.” Ungkapnya, tanpa merinci aksi apa akan dibuat dan kapan serta kemana laporan akan ditujukan.

Rencana itu akan dilakukan oleh GMPP – KD dikarenakan sampai detik ini tidak terlihat adanya tindakan dan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Akibatnya munculah asumsi dan spekulasi ditengah – tengah masyarakat terhadap penegakan serta supremasi hukum yang terkesan tebang pilih.

Padahal VC diduga telah menerima suap dari seseorang karena jabatannya sebagai pokja ULP, dan dugaan itu diperkuat dengan adanya bukti berupa surat pernyataan VC, transfer bank, beberapa sms berisi konten dan maksud yang jelas serta gambar VC saat membuat pernyataan.

Apabila yang disangkakan terbukti benar adanya, VC berpotensi melanggar pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 berkaitan dengan etika pengadaan yaitu pada hurup

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara : dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa.

Ancaman hukuman bagi yang diduga melakukan suap terdapat pada pasal 418 KUHP : seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419 KUHP ancaman hukuman dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan pada UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun konsekuensi bagi pelaku suap terdapat pada pasal 11 dan pasal 12 juga menyebutkan dengan jelas hukuman penjara dan denda bagi siapapun yang melakukan penyuapan. (Tim)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed