oleh

Fridarson SH “Patut di Duga Telah Lakukan Pembodohan Publik dan Tak Layak Menjabat Sekwan DPRD Dumai,” Ungkap Cahyo Suprapto

Dumaiperistiwa.com Dumai Terkait penetapan pimpinan sementara DPRD Kota Dumai Tahun 2019 sebagaimana dikutip dari sorotlensa.com. Rabu, (25/09/2019) menurut Sekwan apa yang dilakukannya atas nama DPRD Dumai sudah benar. Atas peryataan tersebut menurut Cahyo salah seorang pengamat sospol, kepada awak media, Senin (01/01/2019).

Sekwan patut diduga telah melakukan pembodohan publik, sebab menurutnya mekanisme pengisian pimpinan DPRD cukup jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Tata Tertib DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Dumai yang diundangkan pada tanggal 10 Desember 2018,” terangnya,”

Dimana saat penyusunan Tatib DPRD tersebut Fridarson SH sudah menjabat sebagai Sekwan, terus terang kalau saya malu menempelkan embel-embel SH tapi gagal memahami ketentuan yang demikian jelas. Walhasil penetapan pimpinan sementara DPRD Kota Dumai 2019 tidak representatif terhadap perolehan kursi atau suara partai politik pemenang pemilu legislatif,” ucapnya.

Dimana Partai Demokrat memperoleh 5 (lima) kursi (20.233 suara), PKS 4 (empat) kursi (19.683 suara) dan PDI Perjuangan 4 (empat) kursi (18.920 suara) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor:49/PL.01.9-KPT/1472/Kota/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPRD Kota Dumai Tahun 2019.

“Masak proses penetapan pimpinan definitif DPRD Kota diselenggarakan oleh partai yang tak punya hak duduki kursi pimpinan. Selain itu, beberapa waktu lalu terhadap APBD TA 2020 sempat pula diwacanakan untuk dibahas oleh Dewan periode sebelumnya meskipun Perpres, PMK dan lain-lainnya yang menetapkan alokasi dana transfer daerah belum selesai,”

Pertanyaan saya  “Apa yang mau di input? Legalitas APBD tak terjamin, informasi terakhir juga tak kalah aneh. Rapat paripurna pengumuman calon pimpinan definitif baru saja dilaksanakan pada, Senin (29/09/2019). Alih-alih muncul undangan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Raperda tentang perubahan APBD dan Raperwa tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Dumai TA 2019 pada hari Selasa, (01/10/2019) sementara Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum ditetapkan,”

Terus hasil penyempurnaan Raperda dan Raperwa TA 2019 tersebut mau ditetapkan dengan apa? Padahal untuk APBD-P paling lambat boleh sampai dengan tanggal 30 November setiap tahunnya. Atau jangan-jangan memang ada anggaran yang mau di golkan,” ucap Cahyo ke awak media Selasa pagi (01/10/2019) Ketika hal tersebut di konfirmasi kepada Sekwan Fridarson SH, Siangnya (01/10/2019) melalui pesan WhatsAap ke No 0812 7500 XXX. Jawabannya “Kalau itu beritanya tak bisa koment saya, terima kasih,” ujarnya membalas pesan awak media.***(RPC)

Penulis : Zainal Arifin

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed