oleh

DPC Organda Kota Dumai, Pimpinan SW. Simanungkalit mulai Terapkan Peraturan

Riauperistiwa.com Dumai Demi terciptanya suasana yang tertib, teratur dan nyaman Senin dini hari, (23/09/2019) Organda (Organisasi angkutan darat) Kota Dumai mulai menerapkan peraturannya, bagi pengendara angkutan barang. Berperan ikut membantu peningkatan program pemerintah, dalam terciptamya standard pelayanan minimal di Unit Pelayanan Perparkiran (UPT) yang berlokasi di Bukit Jin.

Dijelaskan Ir. M. Hasby kepada awak media, berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.551.2./11.35/Litbang tentang seluruh Pengusaha Angkutan Jalan Raya untuk menjadi anggota Organda.

2. SK. Menteri Perhubungan No.KU.002/30/2000 PHB tentang uang pangkal dan iuran Organda.

3. Undang-Undang RI No.22 tahun 2009, Lalu Lintas Bab XVIII tentang Peran Masyarakat dalam Penyelengara Lalu Lintas pasal 256. 257 dan 258.

4. Surat Edaran Walikota Dumai No.551/1720/Dishub, Himbauan agar seluruh Perusahaan Angkutan Jalan Kota Dumai berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi anggota Organda.

5. Surat pandangan Konsultasi Hukum Kejari Kelas 1 Dumai No.B1838/4.13/Gs 1/10/2017. DPC Organda Kota Dumai 23 September 2019, Sudah semestinyalah peraturan Organda ini segera diterapkan.” ujarnya.

DPC. Organda Kota Dumai yang dipimpin SW. Simanungkalit dan akrab disapa Bang Kalit, melalui Koordinatornya Afril Isman menjelaskan kepada awak media “Sudah menjadi tugas dan fungsi Organda terhadap seluruh kendaraan angkutan barang, khususnya yang ada di Dumai, dan merupakan  Organisasi profesi, dibawah naungan Kementerian Perhubungan RI yang mana sebelumnya setelah dicek, ada beberapa temuan di terminal perparkiran/terminal barang, masih banyak persoalan dan permasalahan, mulai dari segi pelayanan dan fasilitas, yang tidak memadai untuk para sopir beristirahat.” Ucapnya.

Selanjutnya ia menambahkan “Tentunya hal tersebut sangat merugikan bagi pemilik/sopir kendaraan angkutan barang, oleh karenanya selaku Organisasi yang dipercaya untuk menjadi penyeimbang dan mitra dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan Angkutan darat. Tentu perlu mengambil sikap dan mengakomoditir aspirasi dari pengusaha angkutan barang, dan para awak sopir angkutan barang dengan menfasilitasi dan memperjuangkan kenyamanannya.” Tutupnya.

Sementara saat dikonfirmasi oleh awak media ke beberapa perusahaan dan salah satunya, Perusahaan Wilmar melalui Jenderal Manager (GM), dengan diwakilkan Humasnya, Marwan menyatakan “Tidak ada permasalahan, cuma kami masih menunggu persetujuan bagian logistik saja, karena yang berhubungan dengan transportir adalah bagian logistik.” Jawabnya.*

Penulis : Arnawadi

Editor : Iwan Fk.

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed