oleh

Dinas Pendidikan Provinsi Riau Melarang Pungutan di Sekolah SMA dan SMK

Riauperistiwa.com Dumai Orang tua yang anaknya masih mengenyam pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) boleh sedikit lega. Karena Dinas Pendidikan Provinsi Riau melarang pihak sekolah Tingkat SMA/SMK lakukan pungutan.

Sebagaimana tertuang dalam surat No./800/Disdik 1.3/2019/10035, tertanggal 20 Agustus 2019 tentang Pungutan Uang Komite. Diperkuat keterangan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie di kutip dari detik.com menyatakan” Benar, Kadis Pendidikan Provinsi Riau sudah keluarkan surat tentang Pungutan Uang Komite di seluruh SMA/SMK se Provinsi Riau”.

Surat tersebut menyebutkan, berdasarkan rapat koordinasi lmplementasi pendidikan anti korupsi merupakan kegiatan monitoring, evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau, terdapat 1 hal yang harus diperhatikan yaitu adanya pungutan-pungutan di sekolah.

Di jelaskan pungutan dan atau sumbangan pendidikan yang bersifat iuran, SPP atau hal

lainnya di larang dipungut kepada peserta didik. Perihal tentang penggalangan dana dan sumber daya pendidikan agar berpedoman kepada Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dengan adanya surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tersebut, agar pihak SMA/SMK se Provinsi Riau dapat mematuhinya, sehingga tidak ada lagi istilah pungutan dengan dalih apapun, karena jika tetap ada berarti terjadi pungutan liar alias pungli.

Terpisah seorang emak-emak bernama Wati (46) saat di mintai tangapannya” Menyambut baik dan mengapresiasi adanya surat edaran tersebut dan muda-mudahan segera ditangapi oleh Kepala Sekolah (Kepsek) Tingkat SMA/SMK sehingga informasinya jelas dan terarah, dan tidak ada lagi pungli berkedok sumbangan di sekolah-sekolah. Permendiknas nyatakan Sekolah Negeri dan Swasta mendapat Alokasi Anggaran Bos Daerah dari APBD adalah sebesar :

1. SMA : Rp 1,5 juta/siswa/tahun

2. SMK : Rp 1,6 juta/siswa/tahun

3. SLB : Rp 1,5 juta/siswa/tahun

Untuk Sekolah Swasta :

4. Rp. 400.000/siswa/tahun.

5. Siswa Miskin : Rp 1.100.000/siswa/ tahun.

Dengam Bosda di tambah dana BOS dari Pemerintah Pusat maka dapat di pastikan sudah lebih dari cukup, dan  pungutan tidak di perlukan lagi karena diyakini sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Seandainya masih ada pungutan oleh pihak sekolah, maka sewajarnya di pertanyakan.***

Penulis : Iwan Fk

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed