oleh

Desak DPRD Panggil Kadishub Kota Dumai Terkait Perwako Dumai Tentang Retribusi Parkir

Riauperistiwa.com, – DPRD seharusnya memanggil Walikota Dumai dan Kadishub Asnar,AP. MSi terkait Perwako No.11 Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir Badan Jalan.

Ketidakjelasan pengelolaan dan pungutan retribusi parkir tepi jalan sebagaimana amanat Perda No.5 thn 2014 tentang parkir tepi jalan serta Perwako No.11 thn 2017 terkait petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dirilis Riauperistiwa.com belum lama ini tentunya harus mmenjadi perhatiaan semua pihak, terutama Walikota Dan DPRD Kota Dumai.

Kenapa tidak, realisasi dan implementasi Perda Dan Perwako berkenaan tidak mampu dilakukan oleh seorang Kadis Asnar,AP.MSi sebagai orang nomor satu di Dinas Perhubungan Kota Dumai. Ketidakmampuan itu semestinya dipertanyakan Walikota Dumai, H. Zulkifli AS.  selaku atasan dan DPRD selaku pengawas dan hal  ini sudah hampir setahun tak kunjung ada penyelesaian dan realisasinya dgn kata lain tidak jelas.

Menurut sumber terpecaya, Dishub Kota Dumai sudah dua Kali menurunkan Tim Yustitim ke lapangan guna pengambilan data-data parkir pertama Tim Internal Dishub selanjutnya Tim Yutisi independent, data-data sudah disampaikan kepada Kadishub namun entah kenapa sampai detik ini tidak ada kelanjutannya. “Kami hanyalah orang bawahan,” ujarnya singkat.

Parkir ilegal tetap ada, padahal Perwako belum disahkan

 

Tidak tuntasnya persoalan ini serta tidak dijalankan amanat Perda Dan Perwako bedampak pada kondisi dilapangan, ketika awak media turun langsung menelusuri ke lapangan, juru parkir tetap melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Tidak ada yang berubah meski mereka tahu bahwa instansi terkait belum mengeluarkan legalitas untuk pekerjaannya.

Salah seorang petugas parkir ketika ditanyai, apakah untuk saat ini tidak dikenakan setoran, dengan tegas ia katakan, “Tetap saja pak tiap bulan, karena harus setor seperti badan dan kepada orang sama dari dulu karena tak mau tahu apakah disetor ke Kantor Dishub atau tidak, yang penting kami kerja seperti biasa,” ucapnya.

Dengan situasi kondisi seperti ini, tidak salah jika terbangun asumsi pikiran yang negatif ditengah – tengah masyarakat, siapa dalang dan orangnya yang melakukan pengutipan tanpa perizinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu. Karena selama ini semua tahu, Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak mengambil kutipan retribusi parkir tepi jalan. Yang kita tahu hanyalah Pemko Dumai berpotensi kehilangan PAD ratusan juta dan tidak tertutup kemungkinan milyaran rupiah.

RP/ZA

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed