oleh

Berbalut Jersey Orange Pertanda KPK Resmi Tahan Zulkifli AS “lni Kronologinya”

Dumai (Riauperistiwa.com) – Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memutuskan menahan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS). Seperti disampaikann Alexander Marwata dalam keterangan Persnya melalui channel KPK di Youtube, Selasa sore (17/11/2020).

KPK memanggil ZAS hari ini guna pemeriksaan ulang setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan KPK pada Selasa (10/11/2020) dengan alasan ada kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Mengutip Pointers Konferensi pers yang dikirim Juru bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada awak media Pantauriau.com dan Riauperistiwa.com Selasa sore (17/11) KPK menyatakan.

Penahanan tersangka perkara dugaan suap terkait pengurusan Anggaran DAK Kota Dumai pada APBN-P tahun 2017 dan APBD 2018 Selasa, 17 November 2020 yang penyelidikannya dilakukan sejak September 2019. Untuk kepentingan penyelidikan KPK melakukan penahanan tersangka ZAS selama 20 hari terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

ZAS Saat digiring keluar dari kantor anti rasuah Indonesia

Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2018 dan hingga saai KPK telah menetapkan 12 orang tersangka. Yaitu Amin Santono Anggota Komisi Xl DPR-RI, Eka Kamaluddin Swasta/perantara, Yaya Purnomo Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Kemenkeu,

Selanjutnya Ahmad Ghiast Swasta/kontraktor, Sukiman Anggota DPR-Rl 2014-2019, Natan Pasomba Plt. dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. Ke enamnya orang tersebut telah di vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu ada 6 orang yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara.

Ke 6 orang itu adalah, BBD Walikota Tasikmalaya, KSS Bupati Labuanbatu Utara 2016-2021, PJH Swasta, Wabendum PPP 2016-2021, ICM Anggota DPR-RI 2014-2019, AMS Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara, ZAS Walikota Dumai 2016-2021. Hingga saat ini 6 orang tersebut masih dalam proses penyelesaian penyidikan dan telah di tahan KPK.

Konstruksi perkara, pada Maret 2017 ZAS bertemu dengan Yaya Purnomo di sebuah Hotel di Jakarta, dalam pertemuan itu ZAS meminta bantuan untuk mengawal pengurusan DAK Pemerintah Kota Dumai, dan pada pertemuan lain di sanggupi oleh Yaya Purnomo. Kemudian pada Mei 2017 Pemko Dumai mengajukan kepengurusan DAK kurang bayar TA 2016 sebesar Rp 22 Miliar. Dalam APBD-P Tahun 2017 Kota Dumai mendapat tambahan Anggaran sebesar Rp 22,3 Miliar, tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang di Anggarkan untuk kegiatan bidang Pendidikan dan lnsfrastruktur Jalan.

Masih pada bulan yang sama, Pemko Dumai mengajukan usulan DAK untuk TA 2018 kepada Kemenkeu, beberapa bidang yang di ajukan antara lain RS Rujukan, jalan perumahan dan pemukiman, air minum, sanitasi dan pendidikan. Tersangka ZAS kembali bertemu dengan Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai tersebut yang kemudian di sanggupi untuk mengurus, pengajuan DAK. TA. 2018 Kota Dumai yaitu: untuk pembangunan RSUD dengan alokasi Rp 20 Miliar, dan pembangunan jalan sebesar Rp 19 Miliar.

Untuk memenuhi Fee terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, ZAS memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak Swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemko Dumai. Penyerahan uang setara dengan Rp 550 juta, dalam bentuk Dollar Amerika, Dollar Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dkk dilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018.

Sedangkan untuk perkara kedua, tersangka ZAS diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp 50 juta dan fasilitas kamar Hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai. Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018, gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK sebagaimana diatur di Pasal 13 C UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atau UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Oleh karena itu dalam dua perkara tersebut tersangka ZAS di sangkakan melanggar, Perkara pertama pasal 5 ayat (1) hurup a atau hurup b atau pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor. Perkara kedua, pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU N0. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Dalam penutup rilisnya KPK tidak bosan mengingatkan para Kepala Daerah agar tetap memegang teguh amanah yang dititipkan oleh Masyarakat yang telah memilih Kepala Daerah melalui Pilkada serta Demokratis. Banyak Kepala Daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, harus menjadi pengingat bagi semua Kepala Daerah agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Memegang prinsip dan nilai-nilai integritas dengan tidak memperkaya diri sendiri atau keluarga atau kelompok tertentu. KPK mengingatkan agar Kepala Daerah untuk mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan demi sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat. Demikianlah kutipan dari rilisan KPK terkait penahanan Zulkifli AS, agar menjadi pembelajaran nyata bagi siapapun Kepala Daerah jangan coba-coba melakukan Tindak Pidana Korupsi apapun dalihnya.***(RPC)


Pewarta : Zainal Arifin
: Didin Marican

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed