oleh

“Banyaknya Stigma Negatif Terkait Pelaksanaan Pokir Sangat Miris dan Perlu Penjelasan Konkret” Edi Zulfan

Riauperistiwa.com Dumai DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan legislatif (pileg) yang terdiri atas anggota partai politik (parpol) peserta pileg yang dipilih secara langsung. Anggota DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam peraturan perundang-undangan DPRD mempunyai satu program, meski secara eksplisit tidak menyebut Dana Aspirasi, yang ada adalah Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Namun entah kenapa sekarang orang lebih mengenal istilah Dana Aspirasi atau pokok pikiran (Pokir). Dan persoalannya Pokir inilah sekarang banyak menimbulkan stigma negatif. Kenapa tidak, banyak keluhan dirasakan kontraktor apabila mempertanyakan terkait program Anggota Dewan tersebut. Ada yang perlu dirubah pola-pola yang salah dalam pelaksanaan selama ini, sehingga menimbulkan problem. Hal ini sebagaimana dinyatakan Edi Zulfan, Kamis (14/11/2019) secara langsung kepada Pimpred Riauperistiwa.com.

“Saya kerap mendengar rekan-rekan kontraktor, mengeluh setiap kali ketemu Kepala Dinas (Kadis) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Yang berkompeten  memberikan kegiatan kerja selalu berdalih. Adapun dalihnya tidak ada kegiatan (paket kerja red) disini Bang, kalaupun ada hanya pokir Dewan saja kami tak bisa berbuat apa-apa, coba hubungi mereka kalau katanya beri akan kami berikan sama Abang kami ini apalah, itulah penjelasan yang selalu saya dengar dari kawan-kawan”. ujarnya dengan raut wajah prihatin.

Mensiasati persoalan ini, Ketua DPC Projo Kota Dumai tersebut berencana menemui Ketua DPRD Agus Purwanto dalam waktu dekat, sekalian agendakan dengar pendapat (Hearing). “Jangan sampai dalih yang selalu diutarakan oknum SKPD adalah alibi atau kata sakti untuk mencari alasan. Tentu tidak elok jika Dewan dijadikan alasan, nah jika dipertemukan dalam satu forum akan didapat penjelasan akurat, disitu akan terlihat siapa yang menjadikan kambing hitam dan siapa yang jadi kambing hitamnya”.

“Siapa yang berbohong pasti akan ketahuan, sebagai warga kita harus memantau kinerja Legislatif (Dewan) dan Eksekutif (Pemko). Sikap kritis diperlukan demi kemajuan bersama, terutama terkait pelaksanaan pokir. Jika memang ada pokir dari Dewan fungsi mereka hanya sebatas anggaran dan pengawasan, kalau untuk pelaksanaan menjadi tanggung jawab Instansi dimana pokir itu dilaksanakan, Dewan tidak boleh ikut campur lagi.

Kita sebagai masyarakat harus berperan aktif mengawasi dan bersikap kritis, namun haruslah konstruktif dan solutif. Akhir pembicaraan Edi berharap masyarakat mulai sekarang harus mengawasi kinerja Pemerintah, terutama Dewan apalagi terkait pembahasan, agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan masyarakat dalam pembahasan anggaran”.ujarnya seraya pamit.**(RPC)

Penulis : Zainal Arifin

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed