oleh

2 Tahun Setelah Putusan Mahkamah Agung, PT.Merbau Pelalawan Belum Membayar Denda Sebesar 16,2 Triliun

Riauperistiwa.com, – PT Merbau Pelalawan yang telah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pengrusakan kawasan hutan pada 2016 silam, belum membayar denda sebesar Rp16,2 triliun ke negara.

Dalam putusannya yang tercantum pada perkara No.460 K/Pdt/2016, Majelis Hakim MA yang dipimpin Hakim Agung Takdir Rahmadi dengan anggota Hakim I Gusti Agung Sumanatha dan Dr Nurul Elmiyah memenangkan kasasi yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang mana Putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No: 79/PDT/2014/PTR, tanggal 28 November 2014.

Dalam salinan putusan tersebut, disebutkan bahwa pihak tergugat, PT Merbau Pelalawan Lestari terbukti melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Selain itu, perusahaan juga terbukti menebang hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum.

Perusahaan tersebut kemudian divonis bersalah dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp16,2 triliun. Adapun rinciannya, yakni kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 5.590 hektare senilai Rp12.167.725.050. Kemudian, kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 1.873 hektare senilai Rp4.076.849.755.000.

Dan sudah dua tahun setelah putusan MA tersebut dikeluarkan, PT Merbau Pelalawan belum juga membayar denda kepada negara.

RP 

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed